js.onenews.co.id - Ciputat, DKI Jakarta - Studi kebijakan hadir di mana-mana dan tertanam dalam kerangka aksi sosial, namun kebijakan seringkali tidak banyak dipahami masyarakat sebagai end user kebijakan, sehingga tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan seringkali dianggap rendah dan belum menyentuh kebutuhan masyarakat.
Riset etnografi senantiasa menjadi pertemuan antara sosial budaya masyarakat dengan kebijakan. Riset-riset etnografi ditemukan lebih menyentuh nilai humanis melalui pemahamannya tentang kebudayaan masyarakat, adakah relevansinya kebijakan dan kebutuhan masyarakat?
Seminar yang dilaksanakan secara hybrid oleh Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir (PSPP) Universitas Muhammadiyah Jakarta menghadirkan Prof. Dr. Semiarto Aji dekan FISIP Universitas Indonesia seorang Antropolog yang diundang untuk mendiskusi tentang kebijakan dalam perspektif Antropologi dan riset etnografi yang dilakukan di perbatasan dan pesisir, sebagaimana yang riset-riset PSPP di desa-desa pesisir perbatasan, untuk menentukan model pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam koridor kebijakan desa.
Model pemberdayaan masyarakat di desa-desa pesisir perbatasan yang direkomendasikan PSPP beririsan dengan kebijakan pemerintah tentang brand ekonomi Syariah, di mana masyarakat pesisir di desa Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara penduduknya dominan muslim dan telah mulai memiliki kesadaran untuk melaksanakan Zakat dari hasil usahanya sebagai petani maupun nelayan. PSPP UMJ dalam konsep pemberdayaannya memasukkan pendampingan pengaturan zakat usaha, infaq dan wakaf sebagai satu paket yang juga dapat dimanfaatkan bagi sektor produktif usaha nelayan seperti olahan perikanan dan biota laut Disisi lain dalam olahan pangan juga akan dilatih bagaimana menghasilkan pangan olahan halal dan thoyyib yang secara global menjadi tren dunia yang dikenal dengan Halal value chain.
Bank Indonesia memiliki program pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Berdikari dan bekerjasama dengan Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir UMJ menerapkan model-model pemberdayan berbasis potensi desa.
Model ini diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa di pesisir perbatasan Kalimantan barat maupun Kalimantan Utara yang unik dengan budaya yang transnasional walaupun memiliki kesamaan etnis Melayu dan Tidung.
Namun juga multietnik dari kaum pendatang Bugis, Jawa, dan daerah lain.
Bagi masyarakat desa Temajuk, Sebubus Kalimantan Barat dan Sebatik-Nunukan Kalimantan Utara, juga dipengaruhi budaya Islam dimana mayoritas suku-sukunya beragama Islam.
Dengan demikian literasi Ekonomi Syariah lebih mudah berkembang di daerah-daerah ini selaras dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakatnya.
Mischa Nugraha Ramadhan mewakili Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI berpartisipasi dalam Seminar hybrid sebagai narasumber.
"Seminar ini diharapkan dapat menjadi ajang diskusi studi kebijakan dari multidisipliner dalam perspektif sosial budaya masyarakat setempat," demikian Ketua PSPP UMJ Dr. Endang Rudiatin, M,Si. yang juga menjadi moderator sepanjang acara seminar.
Diseminasi riset di pesisir perbatasan Kalimantan Barat disampaikan oleh Gema Fitriyano yang mewakili para peneliti dan Anne Mumtaza Putri yang mewakili peneliti di Kalimantan Utara.
Hasil riset pemetaan potensi lokal ini mendapat pembahasan dari Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah Nurul Yamin. Para peserta yang mengikuti acara sekitar 300 secara hybrid. Seminar diawali dengan kata sambutan dari Rektor UMJ Prof. Dr. Ma’mun Murod dan sekretaris umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, yang kompak mengapresiasi seminar ini sebagai bagian dari kepedulian insan akademik dan kader Muhammadiyah terhadap pentingnya masyarakat daerah dengan etnisitas dan keunikan budayanya mampu memahami dan berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan pemberdayaan masyarakat di daerah agar dapat mendukung program pemerintah, missal brand ekonomi syariah dan pusat halal dunia salah satunya.
Reporter: Johan Sopaheluwakan
Social Header