js.onenews.co.id - Jakarta - Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) kompak angkat bicara persoalan sengketa agraria di Pulau Rembang Batam Kepulauan Riau hal ini diterima dari pernyataan pengurus organisasi Islam terbesar Indonesia pada Senin, (19/09/ 2023).
"Persoalan Rembang - Galang merupakan masalah yang terkait dengan pemanfaatan lahan untuk pembangunan proyek, hal demikian di Perparah dengan pola-pola komunikasi dan pendekatan ke masyarakat yang kurang baik dan terlalu memaksakan, sehingga PBNU meminta kepada pemerintah untuk tidak memakai pendekatan kooersif yakni dengan pengendalian secara paksa atau kekerasan baik secara psikis ataupun fisik," ujar Pengurus Besar PB NU yang diwakil oleh K.H. Ulil Abshar Abdalla atas intruksi Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf.
"PB NU meminta dengan bersungguh sungguh kepada pemerintah agar mengutamakan musyawarah (syura) dan menghindari pendekatan kohersif, lebih lanjut dia menjelaskan bahwa komisi mahtsul masail ad - diniyah al waqi'iyah pada muktamar ke 34 NU membahas persoalan pengambilan tanah rakyat oleh negara.
PBNU berpandangan bahw, "Tanah yang dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses iqtha (restribusi lahan) oleh pemerintah melalui pajak atau sebagainya atau ihya' (pengelolaan lahan) maka hukum pengambilan lahan atau tanah secara paksa adalah haram, PBNU mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki komunikasi dan segera menghadirkan solusi penyelesaian persoalan ini dengan memastikan agar kelompok lemah (mustadh'afin) di penuhi dengan hak hak nya serta diberikan afirmasi dan fasilitas," ucap yang di sapa Gus Ulil dalam Konferensi Pers (15 /09 23).
"PB NU selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan melalui cara cara yang sesuai dengan kaidah - kaidah hukum dan kontitusi selanjutnya PBNU mengimbau kepada masyarakat Rempang-Galang untuk tetap tenang dan tetap memelihara sikap husnuszhon kepada pemerintah dan aparat keamanan," dalam keterangan pers Gus Ulil.
Masalah Pulau Rempang seharusnya diselesaikan dengan pikiran yang tenang dan hati yang lapang dalam hal kebijakan yang diambil pemerintah tentang proyek strategis nasional (PSN) yang berorientasi kepada kepada kesejahteraan rakyat bukan untuk perseorangan atau badan usaha yang berorientasi kepada kapitalisme atau korporasi, lebih lanjut seharusnya masalah ini diselesaikan dengan musyawarah dicarikan jalan tengah yang paling maslahah bil ummah bukan masalah menang atau kalah, hal demikian meminta semua pihak untuk menenangkan diri agar masalah tidak semakin liar dan tidak terkendali apalagi mendekati pemilu 2024 yang membuat tensi politik makin memanas yang menentukan masa depan bangsa, "ungkap Abdul Mukti sekretaris jenderal Muhammadiyah , kamis 14 /09/2023.
Kita menekankan dan mendesak kepada para politikus dan wakil rakyat tidak tinggal diam untuk memanggil kapolri dan kementrian terkait terutama BP batam untuk mengklarifikasi sesuai dengan kewenangan nya, jangan lah rakyat yang di jadikan korban dan di adu domba dengan aparat khusus nya TNI dan Polri ungkap Abdul Mukti dalam keterangan nya.
Pemerintah harus mengedepankan cara cara yang bijaksana dan pendekatan lebih manusiawi melalui dialog atau pendekatan musyawarah mufakat dengan masyarakat setempat bukan melakukan intimidasi atau pendekatan persuasif yang mengandung unsur kekerasan baik fisik maupun mental masyarakat,"
dalam keterangannya yang akrab disapa Muhammad Syarfi' Hutauruk sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PP PERTI yang juga mantan Walikota Sibolga dua periode ini, Jakarta, Senin (18 /09/23).
"Pola pendekatan seperti ini bukan jamannya lagi apalagi kita sudah 78 Indonesia merdeka, karena itu PP PERTI meminta kepada pemerintah untuk menarik pasukan atau aparat keamanan TNI dan Polri dan menghentikan aktivitas pembangunan Rempang Eco - City, setiap aktivitas investasi atau pembangunan kawasan harus memperhatikan dampak lingkungan, sosial dan budaya karena hakikat pembangunan harus membawa kesejahteraan dan kemajuan masyarakat setempat terutama penduduk asli di 16 desa yang sudah bermukim sejak tahun 1834, dalam keterangan yang akrab di sapa Syarfi'
Reporter: Rizki Ahmad Rifandi
Social Header